• All
  • Umum
  • Mediasi - PERMA No. 1/2016
  • Pihak yang Terkait
  • Iktikad Baik dalam Mediasi
  • Prosedur dan Tata Cara Mediasi
  • Hasil Mediasi dan Tindak Lanjutnya
  • Apakah yang dimaksud dengan Mediasi?

    Menurut Pasal 1 huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan  untuk  memperoleh  kesepakatan  Para  Pihak  dengan dibantu oleh Mediator.

  • Apakah dasar hukum mediasi?
    1. Mediasi di luar Pengadilan diatur dalam Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
    2. Mediasi di Pengadilan diatur dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg yang mengatur mengenai lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.
    3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan – selanjutnya ditulis PERMA 1/2016 (yang menggantikan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)
  • Mengapa perlu mediasi di pengadilan?

    Mediasi  diperlukan di pengadilan karena mediasi merupakan  cara  penyelesaian  sengketa  secara  damai  yang  tepat,  efektif,  dan  dapat  membuka  akses  yang  lebih  luas  kepada  Para  Pihak  untuk  memperoleh  penyelesaian  yang  memuaskan  serta  berkeadilan.

  • Perbedaan antara mediasi dengan alternatif penyelesaian sengketa lainnya?

    Berikut ini adalah perbedaan beberapa alternatif penyelesaian sengketa dilihat dari sifatnya (sukarela atau tidak), siapa pemutusnya, bagaimana keputusan penyelesaian sengketa memiliki kekuatan mengikat, keterlibatan pihak ketiga, aturan pembuktiannya, proses, hasil dan pelaksanaannya.

  • Apakah keuntungan mediasi?

    Mediasi di pengadilan juga memiliki keuntungan sebagai berikut:

    1. Memberi kesempatan untuk tercapainya penyelesaian berdasarkan kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak, sehingga para pihak tidak perlu menempuh upaya banding dan kasasi.
    2. Memberdayakan para pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa.
    3. Bersifat tertutup/rahasia.
    4. Tingginya tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan sehingga hubungan para pihak yang bersengketa di masa depan dapat tetap terjalin dengan baik
  • Perbedaan apakah yang diatur dalam PERMA No. 1/2016 dibandingkan dengan PERMA No. 1 Tahun 2008?
    1. PERMA 1/2016 membuka peluang bagi pegawai pengadilan di luar hakim untuk bertindak selaku mediator. Pegawai pengadilan dimaksud adalah panitera, sekretaris, panitera pengganti, jurusita, jurusita pengganti, calon hakim dan pegawai lainnya. Kedudukannya disamakan dengan mediator non hakim yang harus memiliki sertifikat untuk dapat menjalankan fungsi mediator.
    2. Pengaturan lebih rinci mengenai perkara-perkara yang tidak wajib di mediasi.
    3. Pengaturan tentang alasan-alasan yang sah tidak menghadiri mediasi untuk kemudian dapat diwakilkan kepada Kuasa Hukum. Alasan-alasan tersebut adalah kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter, dibawah pengampuan, mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri, dan menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.
    4. Pengaturan tentang iktikad baik dalam mediasi, meliputi kriteria tidak beriktikad baik, bentuk sanksi jika Penggugat tidak beriktikad baik, bentuk sanksi jika Tergugat tidak beriktikad baik, bentuk sanksi jika Penggugat dan Tergugat tidak beriktikad baik, mekanisme penetapan pihak atau para pihak yang tidak beriktikad baik dan mekanisme pelaksanaan sanksi.
    5. Menambah kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjelaskan tentang prosedur mediasi dan penandatanganan formulir terkait penjelasan mediasi serta kesiapan untuk beriktikad baik dalam menempuh mediasi. Meskipun dalam PERMA sebelumnya pengaturan ini telah dibuat, namun cakupan penjelasan dan penandatanganan formulir tidak diatur.
    6. Pengaturan tentang kewajiban kuasa hukum terhadap prinsipal yang akan menempuh mediasi serta keharusan adanya surat kuasa yang menyatakan kewenangan untuk mengambil keputusan apabila prinsipal tidak dapat menghadiri mediasi dengan alasan yang sah.
    7. Pengaturan tentang ruang lingkup pembahasan dalam pertemuan mediasi yang tidak hanya mencakup hal-hal yang tertuang dalam posita dan petitum gugatan serta tata cara yang harus ditempuh oleh Para Pihak apabila mediasi menghasilkan kesepakatan di luar konteks posita dan petitum
    8. Perubahan lama waktu mediasi wajib dilaksanakan dari sebelumnya diatur selama 40 (empat puluh) hari menjadi 30 (tiga puluh) hari. Perubahan juga dilakukan terhadap lama waktu perpanjangan mediasi dari sebelumnya hanya 14 (empat belas) hari menjadi 30 (tiga puluh) hari.
    9. Perubahan nomenklatur hasil mediasi yang dikerucutkan menjadi tiga, yakni mediasi berhasil, mediasi tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan. Dalam PERMA sebelumnya terdapat 4 istilah hasil mediasi, yakni mediasi berhasil, mediasi tidak berhasil, mediasi gagal, dan mediasi tidak layak. Dua istilah yang terakhir digabungkan dan diubah menggunakan istilah baru yakni mediasi tidak dapat dilaksanakan.
    10. Pengaturan kewenangan Hakim Pemeriksa Perkara terhadap kesepakatan perdamaian yang hendak dikuatkan menjadi akta perdamaian. Selain memiliki kewenangan untuk menelaah, Hakim Pemeriksa Perkara juga berwenang memberikan saran perbaikan atas suatu kesepakatan perdamaian. Pengaturan kewenangan ini tidak hanya berlaku pada mediasi yang dilaksanakan di pengadilan, tetapi juga mediasi di luar pengadilan yang kesepakatan perdamaiannya akan dimohonkan untuk dikuatkan di pengadilan dengan akta perdamaian.
    11. Diperkenalkannya kesepakatan sebagian (partial settlement) sebagai hasil mediasi dan masuk dalam kategori mediasi yang berhasil serta tata cara menyelesaikan sebagian lainnya yang belum disepakati melalui mediasi. Kesepakatan sebagian ini dapat berupa kesepakatan sebagian pihak (subjek) dan kesepakatan sebagian permasalahan (obyek).
    12. Perubahan pengaturan tentang mediasi pada tahap upaya hukum. Jika dalam Perma sebelumnya, keterlibatan pengadilan dalam proses mediasi dimulai semenjak para pihak menyatakan keinginannya untuk menempuh perdamaian hingga penunjukan mediator dan pelaksanaan mediasi, maka dalam PERMA yang baru tidak lagi diatur mengenai proses tersebut. Dalam PERMA baru ini hanya diatur apabila Para Pihak mencapai kesepakatan selama proses upaya hukum (banding, kasasi, dan peninjauan kembali)
  • Apakah mediasi berdasarkan PERMA No. 1/2016 tentang Mediasi di Pengadilan dapat diterapkan di semua lingkungan peradilan?

    Tidak, Ketentuan  mengenai  Prosedur  Mediasi  dalam  Peraturan Mahkamah  Agung  tersebut berlaku  dalam  proses  berperkara di  pengadilan  hanya dalam  lingkungan  peradilan  umum maupun peradilan agama.

  • Apakah setiap perkara wajib dilakukan mediasi?

    Ya. Pada dasarnya semua perkara wajib dilakukan mediasi. Menurut Pasal 4 ayat (1) semua  sengketa  perdata  yang  diajukan  ke  Pengadilan  termasuk  perkara  perlawanan  (verzet)  atas  putusan  verstek  dan  perlawanan  pihak  berperkara  (partij  verzet)  maupun  pihak  ketiga  (derden  verzet)  terhadap  pelaksanaan  putusan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap,  wajib  terlebih  dahulu  diupayakan  penyelesaian  melalui  Mediasi, kecuali perkara-perkara yang oleh PERMA No. 1/2016 dikecualikan dari mediasi.

    Dasar Hukum: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 PERMA No. 1/2016

  • Perkara-perkara apa sajakah yang menurut PERMA No. 1/2016 dikecualikan untuk mediasi?
    1. Sengketa yang  pemeriksaannya  di  persidangan  ditentukan  tenggang  waktu  penyelesaiannya  meliputi antara lain:
      1. sengketa yang  diselesaikan  melalui  prosedur  Pengadilan Niaga;
      2. sengketa yang  diselesaikan  melalui  prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
      3. keberatan atas  putusan  Komisi  Pengawas  Persaingan Usaha;
      4. keberatan atas  putusan  Badan  Penyelesaian Sengketa Konsumen;
      5. permohonan pembatalan putusan arbitrase;
      6. keberatan atas putusan Komisi Informasi;
      7. penyelesaian perselisihan partai politik;
      8. sengketa yang  diselesaikan  melalui  tata  cara  gugatan sederhana; dan
      9. sengketa lain  yang  pemeriksaannya  di  persidangan  ditentukan  tenggang  waktu penyelesaiannya  dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan;
    2. Sengketa yang  pemeriksaannya  dilakukan  tanpa hadirnya  penggugat  atau  tergugat  yang  telah dipanggil secara patut;
    3. Gugatan balik  (rekonvensi)  dan  masuknya  pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
    4. Sengketa mengenai  pencegahan,  penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
    5. Sengketa yang  diajukan  ke  Pengadilan  setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar  di  Pengadilan  setempat  tetapi  dinyatakan tidak  berhasil  berdasarkan  pernyataan  yang ditandatangani  oleh  Para  Pihak  dan  Mediator  bersertifikat

    Dasar Hukum: Pasal 4 ayat (2) PERMA No. 1/2016

  • Bagaimana sifat proses mediasi?

    Proses mediasi bersifat tertutup dan rahasia, kecuali Para Pihak menghendaki lain. Namun demikian, Kesepakatan Perdamaian yang dikuatkan dengan Akta Perdamaian tunduk pada keterbukaan informasi di Pengadilan (Dasar Hukum: Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 1/2016).

  • Kapankah dimulainya proses mediasi?

    Mediasi wajib dilakukan di awal persidangan sebelum gugatan dibacakan. Namun, mediasi juga dapat dilakukan meskipun sudah dalam tahap pemeriksaan perkara, ataupun dalam tahap upaya hukum. Mediasi ini disebut mediasi sukarela. Artinya jika para pihak berkeinginan untuk damai namun perkaranya sudah masuk dalam pemeriksaan ataupun upaya hukum, maka tetap dapat dilakukan mediasi.

  • Apakah para pihak boleh didampingi oleh kuasa hukum?

    Boleh, namun para pihak tetap harus menghadiri langsung proses mediasi

  • Bolehkah kehadiran para pihak diwakilkan dalam proses mediasi?

    Tidak Boleh. Para pihak wajib menghadiri proses mediasi secara langsung. Kehadiran melalui sarana komunikasi audio visual jarak jauh dianggap sebagai kehadiran langsung. Para pihak dapat tidak menghadiri proses mediasi hanya dengan alasan yang sah.

  • Mengapa para pihak dapat tidak menghadiri proses mediasi?

    Beberapa alasan sah tidak menghadiri proses mediasi adalah:

    1. Sakit, berdasarkan surat keterangan dokter
    2. Di bawah pengampuan
    3. Tempat tinggal atau berkedudukan di luar negeri
    4. Tugas negara, tugas profesi atau tuntutan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan
  • Siapakah yang membayar biaya mediasi?

    Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi dibebankan kepada Penggugat terlebih dahulu melalui panjar biaya perkara.

    Apabila mediasi berhasil, biaya pemanggilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak. Namun, apabila mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan, biaya pemanggilan dibebankan kepada Pihak yang kalah.

  • Apa saja komponen biaya mediasi?

    Biaya mediasi adalah biaya yang (telah) timbul dalam proses mediasi sebagai bagian dari biaya perkara, yang diantaranya meliputi biaya pemanggilan Para Pihak, biaya perjalanan berdasarkan pengeluaran nyata, biaya pertemuan, dan biaya ahli.

  • Siapa yang membayar jasa mediator?

    Bila para pihak menggunakan mediator hakim atau aparatur pengadilan dalam proses mediasi, maka para pihak tidak perlu membayar biaya jasa mediator.

    Bila para pihak menggunakan jasa mediator non hakim yang tersedia di pengadilan, maka biaya jasa mediator non-hakim ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

  • Apakah mediasi boleh dilakukan di luar Pengadilan?

    Boleh, mediasi  diselenggarakan  di  ruang  mediasi pengadilan  atau  di  tempat  lain  di  luar  pengadilan  yang  disepakati  oleh para pihak. Namun bila mediator berasal dari Hakim atau Pegawai Pengadilan maka mediasi dilakukan didalam pengadilan, karena hakim dan pegawai pengadilan dilarang menyelenggarakan Mediasi di luar Pengadilan. Begitu juga jika mediator non hakim dan bukan Pegawai Pengadilan yang dipilih  atau  ditunjuk  bersama-sama  dengan  Mediator Hakim  atau  Pegawai  Pengadilan  dalam  satu  perkara wajib  menyelenggarakan  mediasi  bertempat  di Pengadilan.

  • Bagaimana cara memilih mediator?

    Setelah majelis hakim memberikan penjelasan tentang kewajiban mediasi dan para pihak telah menandatangani formulir penjelasan mediasi, para Pihak dapat memilih seorang atau lebih Mediator yang tercatat dalam Daftar Mediator di Pengadilan. Para pihak pada hari itu juga dapat menyepakati untuk memilih mediator atau paling lama 2 hari berikutnya. Setelah para pihak menyepakati mediatornya, lalu mereka menyampaikan pilihan mediator ke Hakim Pemeriksa Perkara.

  • Bagaimana tahapan tugas seorang mediator?

    Berdasarkan PERMA No. 1/2016 tugas mediator adalah sebagai berikut.

    1. memperkenalkan diri  dan  memberi  kesempatan  kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
    2. menjelaskan maksud,  tujuan,  dan  sifat Mediasi kepada  para Pihak;
    3. menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
    4. membuat aturan   pelaksanaan   Mediasi   bersama   Para Pihak;
    5. menjelaskan bahwa   Mediator   dapat   mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
    6. menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;
    7. mengisi formulir jadwal mediasi.
    8. memberikan kesempatan   kepada   Para   Pihak   untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
    9. menginventarisasi permasalahan   dan   mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
    10. memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
      1. menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
      2. mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan
      3. bekerja sama mencapai penyelesaian;
    11. membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;
    12. menyampaikan laporan  keberhasilan,  ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
    13. menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada   Hakim   Pemeriksa Perkara;
    14. tugas lain dalam menjalankan fungsinya.
  • Bagaimana apabila Mediator melanggar Pedoman Perilaku Mediator?

    Apabila mediator melanggar Pedoman Perilaku Mediator, Ketua Pengadilan berwenang menjatuhkan sanksi terhadap mediator tersebut. Sanksi dapat berupa  teguran  lisan, atau teguran tertulis atau pencoretan nama seseorang mediator dari Daftar Mediator.

    Teguran lisan dijatuhkan apabila seorang mediator terbukti melanggar Pedoman Perilaku Mediator. Ketika seorang mediator telah mendapat dua kali teguran lisan, maka Ketua Pengadilan menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis. Ketika seorang mediator telah dikenakan sanksi tertulis dua kali, maka Ketua Pengadilan mencoret namanya dari Daftar Mediator di pengadilan tersebut. Setiap penjatuhan sanksi kepada seorang mediator yang terbukti melanggar Pedoman Perilaku Mediator, dicatat dalam register mediator pada Pengadilan Tingkat Pertama di tempat mediator tersebut terdaftar.

  • Bolehkah seorang mediator yang telah dicoret dari daftar mediator di suatu Pengadilan mendaftar lagi untuk menjadi mediator di Pengadilan lain?

    Tidak boleh. Ia tidak lagi memenuhi kualifikasi menjadi mediator di pengadilan di seluruh Indonesia.

  • Bagaimana syarat dan mekanisme pendaftaran mediator non hakim bukan pegawai pengadilan di pengadilan?

    Mediator non hakim bukan pegawai pengadilan bersertifikat harus mengajukan  permohonan secara  tertulis  kepada  Ketua  Pengadilan  agar  namanya ditempatkan ke dalam Daftar Mediator pada pengadilan bersangkutan, dengan melampirkan:

    • Salinan sah Sertifikat Mediator / fotokopi yang telah dilegalisir yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi mediator terakreditasi,
    • salinan sah ijazah pendidikan terakhir / fotokopi yang telah di legalisir,
    • pas photo berwarna terbaru; dan
    • daftar riwayat hidup yang sekurang-kurangnya memuat latar belakang pendidikan, keahlian dan/ atau pengalaman.

    Setelah menyampaikan permohonan tersebut kepada Ketua Pengadilan, pemohon akan mendapatkan tanggapan dari Ketua Pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonannya diterima. Apabila semua dokumen persyaratan tersebut di atas telah dipenuhi, Ketua Pengadilan kemudian menerbitkan surat keputusan penempatan mediator non hakim bersertifikat ke dalam daftar mediator.

    Sebaliknya, apabila semua persyaratan tersebut tidak terpenuhi, Ketua Pengadilan menyampaikan surat penolakan secara tertulis kepada pemohon dalam rentang waktu 30 (tiga puluh) hari. Dalam surat penolakan tersebut, harus disebutkan alasan-alasannya.

  • Bolehkah mediator menjadi saksi pada perkara yang tengah di mediasi?

    Tidak boleh. Apabila seorang mediator tengah memediasi suatu perkara, maka ia tidak boleh menjadi saksi pada perkara tersebut.

  • Bolehkah mediator dikenai pertanggungjawaban secara pidana dan perdata atas isi kesepakatan perdamaian?

    Tidak. Mediator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban secara pidana dan perdata atas isi kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa. Ini karena mediator hanya sebagai fasilitator saja dalam proses mediasi. Semua pertanggungjawaban dari isi kesepakatan perdamaian menjadi tanggung jawab para pihak yang membuat kesepakatan perdamaian.

  • Bolehkah hakim yang tidak memiliki sertifikat mediator menjadi mediator?

    Dapat. Hakim yang tidak memiliki sertifikat mediator dapat menjadi mediator. Ketua pengadilan mengeluarkan surat keputusan yang menetapkan hakim yang tidak memiliki sertifikat mediator dapat menjalankan fungsi sebagai mediator. Surat keputusan tersebut diterbitkan jika tidak ada hakim yang bersertifikat mediator atau jumlah mediator sangat terbatas untuk melaksanakan mediasi secara maksimal.

  • Bila mediator merasa ada benturan kepentingan dengan perkara yang tengah di mediasi, apa yang harus ia lakukan?

    Ketika mediator melihat adanya benturan kepentingan dengan perkara yang dimediasi, maka ia harus mengundurkan diri menjadi mediator perkara tersebut.

  • Bagaimana bentuk-bentuk benturan kepentingan mediator dalam menangani sengketa?
    1. Mediator menjadi salah satu Pihak yang berperkara;
    2. Mediator telah terlibat sebelumnya dalam perkara;
    3. Mediator pernah memberikan jasa konsultasi/nasehat/pendapat ahli kepada salah satu Pihak/afiliasinya mengenai perkara;
    4. Mediator sedang menjadi konsultan/penasehat/ahli dari salah satu Pihak;
    5. Mediator sedang menjadi manajer, direktur atau anggota komisaris, atau orang yang berpengaruh dalam suatu perusahaan salah satu Pihak/ afiliasinya;
    6. Mediator sedang menjadi manager, direktur atau anggota komisaris, atau orang yang memiliki kekuasaan untuk mengontrol afiliasi salah satu Pihak, jika afiliasi tersebut terkait langsung dengan Perkara;
    7. Mediator memiliki hubungan keluarga dengan salah satu Pihak;
    8. Mediator mempunyai kepentingan finansial dengan salah satu Pihak;
    9. Mediator mempunyai kepentingan finansial terhadap Kesepakatan Perdamaian yang mungkin dicapai;
    10. Mediator/kantornya secara periodik memberikan jasa konsultasi/nasehat/pendapat ahli kepada salah satu Pihak/afiliasinya, dan Mediator/kantornya mendapatkan imbalan finansial dari pemberian jasa tersebut;
    11. kantor Mediator sedang menangani Perkara atau memberikan konsultasi/nasehat/pendapat ahli dalam Perkara untuk salah satu Pihak, walaupun tanpa melibatkan Mediator.
    12. Mediator adalah pemegang saham, baik langsung maupun tidak langsung, dari salah satu Pihak/afiliasinya dengan mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi salah satu Pihak;
    13. Mediator memiliki hubungan keluarga dengan kuasa hukum salah satu Pihak;
    14. Mediator telah mengumumkan bahwa dirinya berada dalam suatu posisi tertentu yang memiliki benturan kepentingan dan/atau tidak akan mampu bersikap imparsial terkait dengan Perkara, baik melalui pernyataan terbuka ataupun lainnya.
  • Bolehkah mediator sekaligus menjadi negosiator bagi para pihak yang bersengketa?

    Tidak boleh. Mediator hanya sebagai fasilitator saja. Para pihaklah yang menjadi negosiator bagi tercapainya kesepakatan antara mereka.

  • Bolehkah pihak Penggugat atau Tergugat menolak untuk mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi?

    Boleh, selama disampaikan dalam proses mediasi disertai dengan alasan-alasannya.

  • Apakah para pihak dikenakan biaya jasa mediator?

    Bila mediator berasal dari hakim dan pegawai pengadilan, para pihak tidak dikenakan biaya mediasi. Akan tetapi bila mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan, maka jasa mediator ditanggung secara bersama-sama oleh para pihak berdasarkan kesepakatan.

  • Bagaimana jika majelis hakim tidak memerintahkan para pihak untuk mengikuti proses mediasi?

    Bila majelis hakim tidak memerintahkan para pihak untuk mediasi sehingga para pihak tidak melakukan mediasi, maka ini merupakan suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mediasi di pengadilan. Apabila perkaranya diajukan upaya hukum, maka Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung harus memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan mediasi. Perintah tersebut dibuat dalam putusan sela.

  • Apa saja yang terjadi pada sidang pertama ketika Penggugat dan Tergugat hadir?

    Pada persidangan hari pertama, majelis hakim akan mengupayakan perdamaian antara para pihak. Apabila tidak berhasil, lalu majelis hakim memerintahkan para pihak untuk mengikuti proses mediasi. Majelis hakim juga harus menjelaskan tentang prosedur mediasi kepada para pihak. Penjelasan tersebut meliputi:

    1. pengertian dan manfaat Mediasi,
    2. kewajiban Para Pihak untuk menghadiri langsung pertemuan Mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik dalam proses mediasi,
    3. biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan Mediator non hakim dan bukan Pegawai Pengadilan,
    4. pilihan menindaklanjuti Kesepakatan Perdamaian melalui Akta Perdamaian atau pencabutan gugatan; dan
    5. kewajiban Para Pihak untuk menandatangani formulir penjelasan Mediasi.

    Para pihak lalu menandatangani formulir penjelasan Mediasi yang diberikan oleh majelis hakim. Formulir tersebut memuat pernyataan bahwa Para Pihak telah:

    1. memperoleh  penjelasan   prosedur   Mediasi   secara lengkap dari Hakim Pemeriksa Perkara,
    2. memahami dengan baik prosedur Mediasi; dan,
    3. bersedia menempuh Mediasi dengan iktikad baik.
  • Bagaimana jika para pihak dalam dua hari yang diberikan majelis hakim tidak dapat bersepakat memilih mediator?

    Apabila  dalam dua hari yang telah diberikan majelis hakim para Pihak tidak dapat bersepakat memilih Mediator, Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara segera menunjuk Mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan sesuai daftar mediator di pengadilan.

  • Apa sajakah kewajiban kuasa hukum dalam proses mediasi?

    Kuasa hukum wajib membantu Para Pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dalam  proses Mediasi. Beberapa kewajiban lain kuasa hukum antara lain:

    1. Kuasa hukum juga wajib menyampaikan penjelasan Hakim Pemeriksa Perkara tentang mediasi kepada para pihak,
    2. Kuasa hukum juga wajib mendorong Para Pihak berperan langsung secara aktif dalam proses Mediasi.
    3. membantu Para Pihak mengidentifikasi kebutuhan, kepentingan dan usulan penyelesaian sengketa selama proses Mediasi.
    4. membantu Para Pihak merumuskan rencana dan usulan Kesepakatan Perdamaian dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan,
    5. menjelaskan kepada Para Pihak terkait kewajiban kuasa hukum.
  • Apa sajakah kewajiban kuasa hukum dalam proses mediasi?

    Kuasa hukum wajib membantu Para Pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dalam  proses Mediasi. Beberapa kewajiban lain kuasa hukum antara lain:

    1. Kuasa hukum juga wajib menyampaikan penjelasan Hakim Pemeriksa Perkara tentang mediasi kepada para pihak,
    2. Kuasa hukum juga wajib mendorong Para Pihak berperan langsung secara aktif dalam proses Mediasi.
    3. membantu Para Pihak mengidentifikasi kebutuhan, kepentingan dan usulan penyelesaian sengketa selama proses Mediasi.
    4. membantu Para Pihak merumuskan rencana dan usulan Kesepakatan Perdamaian dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan,
    5. menjelaskan kepada Para Pihak terkait kewajiban kuasa hukum.
  • Bolehkah kuasa hukum mewakili para pihak yang berhalangan hadir dalam pertemuan mediasi?

    Boleh. Ketika para Pihak berhalangan hadir dalam pertemuan media berdasarkan alasan yang sah, ia dapat diwakili oleh kuasa hukumnya. Kuasa hukum tersebut menunjukkan surat kuasa khusus kepada mediator. Surat kuasa khusus tersebut memuat memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan.

  • Bolehkah proses mediasi menghadirkan ahli, tokoh agama, tokoh masyarakat atau tokoh adat i?

    Boleh. Para pihak boleh menghadirkan ahli, tokoh agama, tokoh masyarakat atau tokoh adat dalam proses mediasi.

  • Bagaimanakah kekuatan keterangan ahli dalam proses mediasi?

    Kekuatan keterangan ahli bisa mengikat atau tidak mengikat. Ini tergantung pada kesepakatan awal dari para pihak. Karenanya sebelum ahli memberikan keterangan, harus ada kesepakatan para pihak terlebih dahulu soal kekuatan keterangan ahli tersebut.

  • Siapa sajakah pejabat pengadilan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan prosedur mediasi di Pengadilan?
    1. Ketua Pengadilan

    Ketua pengadilan sebagai pimpinan tertinggi di pengadilan memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan proses mediasi di pengadilan berjalan dengan baik. Dari sisi sarana dan prasarana mediasi, Ketua Pengadilan berkewajiban menyediakan ruangan yang representatif dan nyaman untuk aktivitas mediasi. Ketua pengadilan harus menunjuk hakim pengawas yang bertugas mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan mediasi.  Ketua pengadilan memperhatikan hasil evaluasi dari hakim pengawas tersebut dalam melakukan pemantauan pelaksanaan mediasi di pengadilan.

    Ketua pengadilan juga menerbitkan surat keputusan pendaftaran mediator nonhakim bersertifikat dan penunjukkan mediator hakim. Seluruh nama mediator nonhakim dan hakim dipampang dalam daftar mediator yang memungkinkan para pihak memilih mediator yang mereka inginkan.

    Apabila di suatu pengadilan ada pegawai non hakim yang telah memiliki sertifikat mediator, ketua pengadilan harus memberdayakan mereka menjadi mediator di pengadilan itu.

    Dalam rencana kerja tahunan satuan kerja, ketua harus memasukkan mediasi sebagai program kerja yang dievaluasi setiap tahunnya.

    Untuk memastikan aktivitas mediasi terekam dengan baik, penggunaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) harus dilakukan. Sejak awal proses mediasi dimulai pada setiap perkara, penginputan informasi business process mediasi direkam menggunakan SIPP. Informasi mediasi yang terekam dalam SIPP tersebut kemudian dilaporkan kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan tingkat banding secara berkala.

    1. Wakil Ketua, Hakim Pengawas, Hakim dan Hakim Mediator

    Selain ketua, pejabat pengadilan lain yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan court annexed mediation adalah wakil ketua, hakim pengawas, hakim dan hakim mediator. Mereka memastikan pelaksanaan proses mediasi sesuai dengan PERMA No. 1/2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan juga Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.

    1. Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Juru Sita

    Pejabat pengadilan lainnya yang juga memiliki tanggung jawab terhadap proses mediasi adalah Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Juru Sita/ Juru Sita Pengganti, petugas pengelola administrasi mediasi, petugas meja informasi dan pegawai pengadilan lainnya. Pejabat tersebut wajib mendukung dan melaksanakan kebijakan, program, perintah dan penetapan pimpinan serta hakim pada Pengadilan yang bersangkutan dalam rangka penyediaan sarana prasarana, pengelolaan administrasi, sosialisasi/ diseminasi informasi dan implementasi mediasi di pengadilan (Dasar hukum: Pasal 2 dan 3 SK KMA 108).

  • Bagaimanakah pengawasan dan evaluasi proses mediasi di pengadilan?

    Pengawasan dan evaluasi proses mediasi di pengadilan dilakukan oleh Ketua Pengadilan. Ketua Pengadilan berwenang menjatuhkan sanksi terhadap mediator apabila terbukti melakukan pelanggaran Pedoman Perilaku Mediator.

    Ketua Pengadilan memanggil mediator yang dilaporkan oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa atau pihak lainnya tentang ada pelanggaran Pedoman Perilaku Mediator.  Ketua Pengadilan memberikan kesempatan kepada mediator untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan diri.

    Ketua Pengadilan dapat membentuk tim untuk memeriksa kebenaran laporan tentang pelanggaran Pedoman Perilaku Mediator. Tim terdiri dari tiga orang mediator yang berasal dari pengadilan tingkat pertama.

  • Bagaimana cara melaporkan hasil mediasi? Bagaimana pelaporan mediasi dilakukan?

    Dalam SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016  Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, pelaporan mediasi dibuat bulanan. Laporan ini mencakup informasi tentang sisa mediasi bulan lalu, perkara yang dimediasi, jumlah perkara yang dimediasi, jumlah perkara yang berhasil dimediasi, jumlah perkara yang tidak berhasil dimediasi, jumlah perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasinya, dan jumlah perkara yang proses mediasinya sedang berjalan. Laporan bulanan ini ditandatangani oleh panitera dan ketua pengadilan. Laporan tersebut dikirimkan ke Mahkamah Agung melalui pengadilan tingkat banding.

    Untuk membuat pelaporan proses mediasi yang akurat dimulai dengan memasukkan semua data proses mediasi ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Mahkamah Agung RI.

  • Apakah panitera pengganti boleh ikut dalam pertemuan mediasi?

    Panitera Pengganti tidak boleh hadir dalam pertemuan mediasi. Ini karena proses mediasi bersifat tertutup sesuai dengan Pasal 5 PERMA No. 1/2016. Akan tetapi Panitera Pengganti wajib untuk selalu berkoordinasi dengan Mediator terkait penentuan jadwal dan tahapan mediasi.

  • Bagaimana agar masyarakat mendapatkan informasi dengan baik tentang mediasi ketika mereka datang ke pengadilan?

    Agar masyarakat mendapatkan informasi dengan baik tentang mediasi, pengadilan harus memaksimalkan layanan informasi. Brosur-brosur tentang pentingnya dan manfaat mediasi harus disediakan di meja informasi. Bila pengguna pengadilan membutuhkan informasi lebih rinci tentang mediasi, petugas meja informasi dapat menjelaskannya.

    Selain petugas meja informasi, Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri dan Panitera Muda Gugatan pada Pengadilan Agama juga wajib memberikan informasi kepada pencari keadilan pada saat mendaftarkan gugatan mereka.

  • Apa sajakah prasarana dan sarana mediasi yang harus tersedia di pengadilan?

    Proses mediasi sangat memerlukan prasarana dan sarana yang representatif. Ruang  mediasi dibangun sebagai bagian dari gedung utama pengadilan yang tata letaknya terlihat oleh umum. Ruang mediasi diupayakan terdiri dari ruangan untuk pertemuan bersama, ruangan untuk pertemuan sepihak atau kaukus dan ruang tunggu.

    Dalam sebuah ruangan mediasi, diupayakan harus memiliki sarana sebagai berikut.

    1. Pada ruangan yang digunakan untuk pertemuan bersama harus memiliki satu set meja dan kursi berbentuk oval ukuran besar
    2. Pada ruangan yang digunakan untuk pertemuan sepihak atau kaukus harus memiliki satu set meja dan kursi berbentuk oval ukuran sedang
    3. Pada ruang tunggu harus memiliki satu set meja dan kursi berbentuk bulat kecil
    4. Pada ruangan mediasi harus ada dua unit daftar mediator
    5. Harus ada papan penunjuk yang bertuliskan “Ruang Tunggu”, “Ruang Mediasi”, “Ruang Kaukus”.
    6. Harus ada papan alur mediasi pada setiap ruangan mediasi.
    7. Pada ruangan mediasi harus ada satu unit komputer dan printer, lemari dan rak buku, buku register dan satu unit pendingin ruangan jika diperlukan.
    8. Selain itu, juga diperlukan alat untuk pertemuan jarak jauh (teleconference) jika diperlukan.
  • Apa alasan perlunya pengaturan iktikad baik dalam mediasi?
    1. menghindari risiko berlangsungnya proses mediasi yang bersifat pro forma belaka, yakni sekedar untuk mengikuti perintah mediasi agar perkaranya dapat diperiksa melalui proses litigasi. Hampir semua peraturan mediasi di pengadilan mempersyaratkan para pihak untuk menempuh mediasi terlebih dahulu dan baru dapat dilanjutkan pada tahap litigasi jika mediasi dinyatakan tidak berhasil.
    2. menghindari proses mediasi dilaksanakan seperti proses litigasi yang sifatnya berlawanan (adversarial), dimana para pihak saling berargumen secara baik secara verbal maupun tertulis dan mengajukan pembuktian satu sama lain.
    3. para pihak cenderung menghindari dan menunjukkan sikap penolakan terhadap proses mediasi, akibatnya mereka bermediasi ala kadarnya tanpa memperhatikan kualitas partisipasi dan negosiasi. Dengan adanya pengaturan tentang iktikad baik akan mendorong terwujudnya proses mediasi yang sungguh-sungguh dan berkualitas.
    4. Proses mediasi pada dasarnya adalah proses kerjasama para pihak dengan mediator secara timbal balik untuk mencapai terjadinya kesepakatan penyelesaian perkara. Tujuan mediasi yang baik dan mulia akan sia-sia jika pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi tidak menunjukkan sikap dan tingkah laku yang baik dan mulia pula. Dengan pengaturan tentang iktikad baik diharapkan proses mediasi akan berlangsung efektif dengan dukungan dan partisipasi konstruktif dari para pihak.
  • Mengapa PERMA No. 1/2016 tidak memberikan pengertian tentang iktikad baik dalam mediasi?

    PERMA No. 1/2016 tidak memberikan pengertian tentang iktikad baik untuk menghindari penafsiran yang subyektif jika diuraikan batas pengertiannya. Peraturan-peraturan mediasi di berbagai negara umumnya juga tidak mengajukan pengertian khusus tentang iktikad baik. Peraturan-peraturan yang ada umumnya menyebutkan hal-hal apa sajakah yang termasuk perbuatan yang tidak beriktikad baik. Meskipun dari perbuatan tidak beriktikad baik tersebut dapat ditarik pemahamannya secara positif, namun tidak digeneralisasi memberikan batasan pengertian tentang iktikad baik

  • Adakah hubungan pengaturan iktikad baik dengan keberhasilan proses mediasi mencapai kesepakatan perdamaian?

    Tidak ada, pengaturan tentang iktikad baik lebih dimaksudkan untuk menjamin terciptanya proses / berlangsungnya mediasi yang berkualitas, bukan mengharuskan para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian. Proses mediasi yang berkualitas dapat mendorong potensi keberhasilan mencapai kesepakatan perdamaian.

  • Bagaimana hubungan pengaturan iktikad tidak baik dengan asas kesukarelaan mediasi ?

    Asas kesukarelaan tidak bertentangan dengan iktikad baik. Keduanya tidak saling menghalangi untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan perkaranya dan tidak menghalangi mengungkapkan materi perundingan dalam proses mediasi. Iktikad baik merupakan salah satu etika yang mengatur perilaku hal-hal yang dapat diamati secara obyektif, seperti kehadiran, penyerahan resume perkara dan penandatanganan kesepakatan yang sudah dicapai dalam proses mediasi.

  • Bagaimana ruang lingkup pengaturan iktikad baik dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016?

    Pengaturan iktikad baik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mencakup:

    1. Pasal 7 ayat (2): Kriteria perbuatan tidak beriktikad baik.
    2. Pasal 22 ayat (1) dan (2): Bentuk sanksi apabila Penggugat tidak beriktikad baik.
    3. Pasal 23 ayat (1): Bentuk sanksi apabila Tergugat tidak beriktikad baik.
    4. Pasal 23 ayat (8): Bentuk sanksi apabila Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak beriktikad baik.
    5. Pasal 22 ayat (3) dan (4) serta Pasal 23 ayat (3) dan (4): Mekanisme penetapan pihak atau para pihak tidak beriktikad baik.
    6. Pasal 22 ayat (5) dan Pasal 23 ayat (7): Mekanisme pelaksanaan sanksi.
  • Siapa sajakah yang menjadi obyek pengaturan tentang iktikad baik menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016?

    Pihak berperkara, baik prinsipal maupun kuasa hukum yang mewakili para pihak dalam proses mediasi. Meskipun yang dinyatakan tidak beriktikad baik adalah kuasa hukum, namun pada hakekatnya adalah para prinsipal, sebagai konsekuensi dari surat kuasa khusus untuk mediasi yang telah diberikan kepada kuasa hukum.

  • Apa sajakah yang termasuk perbuatan tidak beriktikad baik dalam mediasi?

    Perbuatan tidak beriktikad baik dalam mediasi, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 7 ayat (2) adalah sebagai berikut.

    1. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah;
    2. Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
    3. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah;
    4. Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain, dan/atau
    5. Tidak / menolak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah;
  • Apakah pihak yang tidak menghadiri sidang pertama dan kedua setelah dipanggil secara patut dapat dinyatakan tidak beriktikad baik?

    Tidak, karena pemberlakuan iktikad tidak baik dalam mediasi hanya berlaku kepada para pihak yang telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi oleh Hakim Pemeriksa Perkara. Artinya Penggugat dan Tergugat pernah hadir bersama-sama dan diperintahkan untuk menempuh mediasi. Ketidakhadiran 2 (dua) kali berturut-turut dalam persidangan memiliki konsekuensi tersendiri yang telah diatur dalam hukum acara perdata.

  • Bagaimana mekanisme penetapan Penggugat tidak beriktikad baik dan putusan tidak diterima terhadap gugatannya?

    Perilaku tidak beriktikad baik bagi Penggugat dalam mediasi dilaporkan oleh Mediator bersamaan dengan laporan mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dengan menggunakan format lampiran I-18 Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.

    Berdasarkan laporan mediator tersebut, Hakim Pemeriksa Perkara menjatuhkan putusan yang isinya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima disertai penghukuman untuk membayar biaya mediasi sebagai sanksi atas perbuatan tidak beriktikad baik dan untuk membayar biaya perkara, sebagaimana bunyi lampiran I-19 Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.

  • Bagaimana tata cara menarik biaya mediasi sebagai sanksi bagi Penggugat yang tidak beriktikad baik?

    Oleh karena dengan putusan tidak diterima tersebut perkaranya sudah selesai, maka biaya mediasi diambil oleh Panitera dari sisa panjar biaya perkara. Jika sisa panjar biaya perkara sudah habis, maka Panitera meminta Penggugat untuk membayarnya langsung. Selanjutnya biaya tersebut diserahkan kepada Tergugat yang hadir dalam proses mediasi.

  • Apabila Penggugat lebih dari satu orang dan hanya satu orang yang tidak beriktikad baik, siapakah yang harus dinyatakan tidak beriktikad baik dan berapakah besaran biaya mediasi yang dibebankan?

    Jika Penggugat lebih dari satu orang dan salah seorang tidak beriktikad baik, maka yang bersangkutan saja yang dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator dan dikenakan membayar biaya mediasi sebesar biaya pemanggilan Tergugat yang hadir dalam proses mediasi dan pengeluaran nyata Tergugat untuk menghadiri proses mediasi.

  • Jika terjadi kondisi sebagaimana pertanyaan diatas, apakah gugatannya juga harus dinyatakan tidak diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)?

    Oleh karena ada Penggugat lain yang beriktikad baik, maka gugatan Penggugat tidak dapat dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

  • Bagaimana keterkaitan antara ketentuan dalam Pasal 23 ayat (4) dengan ketentuan Pasal 9 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2016 mengenai pembebanan biaya mediasi?

    Pasal 9 ayat (4) yang menyatakan bahwa “Dalam hal mediasi tidak dapat dilaksanakan atau tidak berhasil, biaya pemanggilan para pihak dibebankan kepada pihak yang kalah, kecuali perkara perceraian di lingkungan peradilan agama” berlaku apabila dalam proses mediasi tidak ada pihak yang dinyatakan tidak beriktikad baik atau gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak beriktikad baik. Sedangkan Pasal 23 ayat (4) berlaku dalam hal Tergugat tidak beriktikad baik meskipun gugatan Penggugat ditolak, sehingga secara normatif pihak Tergugat menjadi pihak yang dimenangkan. Jika pihak Tergugat dinyatakan tidak beriktikad baik, maka ia dibebankan untuk membayar biaya mediasi, terlepas dari gugatan Penggugat dikabulkan atau ditolak.

    Jika gugatan Penggugat ditolak dan Tergugat dinyatakan tidak beriktikad baik, maka dalam amar putusan akhir dinyatakan bahwa biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dan biaya mediasi dibebankan kepada Tergugat sebagai pihak yang tidak beriktikad baik. Untuk permasalahan ini dapat berpedoman pada lampiran I-21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.

  • Apabila dalam suatu perkara Tergugat lebih dari satu orang dan salah satunya dinyatakan tidak beriktikad baik, apakah besaran sanksi biaya mediasi juga memperhitungkan biaya yang dikeluarkan Tergugat lain yang hadir dalam proses mediasi?

    Tidak, tetapi cukup memperhitungkan biaya panggilan dan pengeluaran nyata Penggugat sebagai pihak lawan

  • Bagaimana tata cara menarik biaya mediasi sebagai sanksi terhadap Tergugat yang tidak beriktikad baik?

    Penarikan biaya mediasi dari Tergugat mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Maksudnya, setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan gugatan ditolak atau dikabulkan tetapi tidak ada eksekusi pembayaran sejumlah uang, maka Panitera harus meminta kepada Tergugat untuk membayar biaya mediasi. Apabila gugatan dikabulkan dan terdapat eksekusi membayar sejumlah uang, maka sisa setelah dilaksanakan eksekusi lelang ditarik oleh Panitera sejumlah biaya mediasi untuk diberikan kepada Penggugat.

  • Apakah penetapan Penggugat dan atau Tergugat tidak beriktikad baik tersebut berikut penghukumannya merupakan pilihan atau kewajiban bagi Hakim Pemeriksa Perkara?

    Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan penetapan pihak beriktikad baik dan penghukumannya berdasarkan laporan dari mediator merupakan sesuatu yang bersifat imperatif dan bukan sesuatu yang bersifat fakultatif antara boleh dilakukan atau boleh tidak dilakukan.

  • Apakah terhadap penetapan Hakim Pemeriksa Perkara tentang pihak atau para pihak yang tidak beriktikad baik dapat dilakukan upaya hukum?

    Tidak dapat dilakukan upaya hukum untuk menghindari lahirnya perkara turunan (satellite litigation) dari perkara pokok.

  • Apa sanksi bila dalam proses mediasi Penggugat tidak beriktikad baik?

    Apabila Penggugat tidak beriktikad baik dalam proses mediasi, maka Penggugat diberikan sanksi berupa gugatannya dinyatakan tidak diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) dan dihukum membayar biaya mediasi berupa sejumlah biaya panggilan untuk Tergugat dan pengeluaran nyata Tergugat dalam menghadiri proses mediasi.

  • Apa sanksi bagi Tergugat yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi?

    Apabila dalam proses mediasi Tergugat tidak beriktikad baik, maka Tergugat dikenakan sanksi dengan membayar biaya mediasi berupa biaya pemanggilan untuk Penggugat dan biaya perjalanan nyata yang dikeluarkan oleh Penggugat menghadiri proses mediasi;

  • Sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon. Bagaimana apabila dalam proses mediasi ternyata Tergugat atau Termohon dinyatakan tidak beriktikad baik?

    Oleh karena Tergugat atau Termohon dinyatakan tidak beriktikad baik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Tergugat dikenakan sanksi membayar biaya mediasi dan Penggugat atau Pemohon tetap berkewajiban untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

  • Apa yang harus dilakukan oleh Hakim Pemeriksa Perkara apabila dalam proses mediasi ternyata pihak Penggugat dan Tergugat sama-sama dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator?

    Hakim Pemeriksa Perkara menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Otvankelijke Verklaard), tetapi tidak ada yang dikenakan sanksi membayar biaya perkara. Dengan demikian biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi kembali kepada siapa yang dihukum untuk membayar biaya perkara.

  • Dimanakah mediasi diselenggarakan?

    Mediasi dilaksanakan di ruang mediasi yang ada di pengadilan atau boleh diselenggarakan di tempat lain di luar pengadilan dengan syarat kedua belah pihak sepakat.

  • Bolehkah mediator hakim dan pegawai pengadilan melaksanakan mediasi di luar pengadilan?

    Mediator yang berasal dari pengadilan, baik itu hakim atau pejabat/pegawai pengadilan lainnya dilarang menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan.

  • Bagaimana jika hakim mediator atau pegawai pengadilan dipilih atau ditunjuk bersama-sama dengan mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan dalam satu perkara? Apakah mediasi boleh dilaksanakan di luar pengadilan?

    Dalam hal demikian, mediasi tetap wajib dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan, tidak boleh di luar pengadilan.

  • Apakah penggunaan ruangan mediasi di pengadilan dikenakan biaya?

    Penggunaan ruangan mediasi di pengadilan tidak dikenakan biaya.

  • Apa saja tahapan tugas dari mediator?

    Ada sejumlah tahapan tugas yang harus dilakukan mediator dalam memediasi para pihak yang bersengketa. Tahapan tugas tersebut adalah:

    1. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri;
    2. Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak;
    3. Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
    4. Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak;
    5. Menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa dihadiri pihak lainnya, yang disebut juga dengan kaukus.
  • Selain itu, apa lagi tugas mediator dalam menjalankan mediasi?

    Beberapa tugas mediator selanjutnya adalah:

    1. Menyusun jadwal mediasi;
    2. Mengisi formulir mediasi;
    3. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
    4. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
    5. Memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan masing-masing, mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik, dan bekerja sama dalam mencapai kesepakatan;
  • Dalam tahap akhir mediasi, apa saja tugas mediator?

    Menjelang tahap akhir mediasi, beberapa tugas yang perlu dan harus dilakukan mediator adalah membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian yang berhasil dicapai para pihak.

    Kemudian, setelah mediasi berakhir, mediator wajib menyampaikan laporan kepada hakim pemeriksa perkara tentang keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi.

  • Ada berapa tahap dalam mediasi?

    Berdasarkan ketentuan yang ada dalam PERMA No. 1/2016 , dapat dikatakan ada tiga tahap dalam mediasi, yakni

    1. Tahap Pramediasi
    2. Tahap Proses Mediasi
    3. Tahap Paska Mediasi.
  • Apa saja yang termasuk dalam tahapan pramediasi seperti yang diatur dalam PERMA No. 1/2016?

    Beberapa kegiatan dan ketentuan yang termasuk dalam tahapan pramediasi adalah mengenai kewajiban hakim pemeriksa perkara, kewajiban kuasa hukum, hak para pihak dalam memilih mediator,  batas waktu pemilihan mediator, dan hal-hal yang berkaitan dengan pemanggilan para pihak.

  • Apa yang menjadi kewajiban hakim pemeriksa perkara?

    Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, kewajiban hakim pemeriksa perkara adalah memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi.

  • Setelah mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, tindakan apa yang selanjutnya wajib dilakukan hakim pemeriksa perkara?

    Kewajiban selanjutnya yang harus dilakukan hakim pemeriksa perkara setelah memerintahkan para pihak untuk mediasi adalah menjelaskan secara gamblang mengenai prosedur mediasi kepada para pihak yang isinya meliputi:

    1. Pengertian dan manfaat mediasi;
    2. Kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi dan akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik dalam mediasi;
    3. Kemungkinan biaya yang timbul akibat penggunaan mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan;
    4. Pilihan atas tindak lanjut Kesepakatan Perdamaian baik melalui Akta Perdamaian ataupun pencabutan gugatan; dan
    5. Kewajiban para pihak untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi.
  • Langkah apa yang selanjutnya harus dilakukan hakim pemeriksa perkara setelah menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak?

    Setelah menjelaskan prosedur mediasi, hakim pemeriksa perkara selanjutnya menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak untuk ditandatangani.

    Formulir tersebut berisi pernyataan bahwa para pihak:

    1. Memperoleh penjelasan prosedur mediasi secara lengkap dari hakim pemeriksa perkara;
    2. Memahami dengan baik prosedur mediasi; dan
    3. Bersedia menempuh mediasi dengan iktikad baik.
  • Berapa lama batas waktu penyelenggaraan mediasi?

    Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ketua majelis hakim pemeriksa perkara mengeluarkan penetapan perintah melakukan mediasi.

    Jika dirasa perlu, jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari berikutnya terhitung sejak berakhirnya waktu 30 hari yang pertama. Perpanjangan waktu mediasi ini harus berdasarkan atas kesepakatan para pihak.

  • Bagaimana mekanisme perpanjangan waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut?

    Mediator atas permintaan para pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu mediasi tersebut kepada ketua majelis hakim pemeriksa perkara disertai dengan alasannya.

  • Apakah jangka waktu mediasi termasuk dalam rangkaian jangka waktu penyelesaian perkara?

    Tidak. Jangka waktu proses mediasi TIDAK termasuk dalam jangka waktu penyelesaian perkara sebagaimana diatur dalam kebijakan Mahkamah Agung tentang batas penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada empat lingkungan peradilan.

  • Apakah materi mediasi hanya terbatas pada apa yang tercantum dalam surat gugatan penggugat?

    Tidak. Materi perundingan dalam mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Materi mediasi dapat mencakup hal-hal yang belum/tidak tercantum dalam surat gugatan.

  • Bagaimana jika para pihak mencapai kesepakatan dalam mediasi terhadap persoalan-persoalan yang tidak tercantum dalam surat gugatan tersebut?

    Jika para pihak mencapai kesepakatan atas permasalahan yang tidak tercantum dalam surat gugatan, maka nanti penggugat harus mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam surat gugatan.

  • Apakah dalam proses mediasi, pihak luar dapat dilibatkan untuk membantu para pihak dalam mencapai kesepakatan?

    Keterlibatan pihak luar dalam proses mediasi dibolehkan jika para pihak menyetujuinya. Pihak luar tersebut terbatas pada orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat.

  • Bagaimana peran dan kekuatan dari penilaian ahli dan/atau tokoh masyarakat yang dilibatkan dalam mediasi tersebut?

    Tergantung para pihak. Maksudnya, para pihak harus terlebih dahulu menyepakati tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan/atau penilaian ahli dan/atau tokoh masyarakat tersebut.

  • Apakah mediasi dengan bantuan mediator hanya dapat dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara/gugatan?

    Tidak. Mediasi dengan bantuan mediator dapat dilakukan juga ketika perkara sudah masuk dalam tahap pemeriksaan oleh majelis hakim.

  • Bagaimana caranya?

    Jika para pihak sepakat untuk melakukan perdamaian dalam tahap pemeriksaan perkara, maka para pihak mengajukan permohonan kepada ketua majelis hakim pemeriksa perkara untuk melakukan perdamaian.

  • Bagaimana proses selanjutnya dan siapa mediatornya?

    Untuk perdamaian dalam tahap pemeriksaan perkara, mediatornya berasal dari salah seorang hakim pemeriksa perkara. Jadi, setelah menerima permohonan para pihak untuk melakukan perdamaian, ketua majelis hakim akan mengeluarkan penetapan yang menunjuk salah satu anggotanya, diutamakan yang sudah bersertifikat mediator, untuk menjalankan fungsi mediator.

  • Berapa lama batas waktu mediasi dalam tahap pemeriksaan perkara ini?

    Jangka waktunya paling lama adalah 14 (empat belas) hari. Ketua majelis hakim pemeriksa perkara wajib menunda sidang paling lama untuk jangka waktu 14 hari tersebut setelah dikeluarkan penetapan mediator.

  • Apakah mediasi masih dapat dilakukan jika perkara kita sudah dalam tahap pemeriksaan di tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali?

    Ya. Berdasarkan kesepakatan para pihak, perkara yang belum diputus pada tingkat upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali, masih dapat ditempuh upaya perdamaian.

  • Bagaimana mekanisme perdamaian/mediasi pada tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali tersebut?

    Prosedurnya adalah sebagai berikut:

    1. Para pihak melalui ketua pengadilan tingkat pertama mengajukan kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali untuk diputus dengan akta perdamaian.
    2. Kesepakatan perdamaian tersebut wajib memuat ketentuan yang mengesampingkan putusan yang telah ada.
    3. Majelis hakim pemeriksa perkara tingkat banding, kasasi, atau PK akan menandatangani akta perdamaian dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan perdamaian.
  • Bagaimana jika terjadi kesepakatan perdamaian antara para pihak tetapi berkas perkara banding, kasasi atau PK belum dikirimkan/masih di pengadilan pengaju (tingkat pertama)?

    Berkas perkara dan kesepakatan perdamaian tersebut dikirimkan bersama-sama ke pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung.

  • Apakah boleh apabila para pihak bersengketa berhasil menyelesaikan sengketanya di luar pengadilan dan kemudian mereka ingin menguatkan kesepakatan tersebut melalui putusan pengadilan?

    Ya, dibolehkan. PERMA No. 1/2016 mengatur bahwa para pihak dengan atau tanpa bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketanya di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut kepada pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian.

  • Bagaimana prosedur memperoleh akta perdamaian atas kesepakatan perdamaian yang dihasilkan di luar pengadilan tersebut?

    Caranya adalah dengan mengajukan gugatan. Pengajuan gugatan itu harus dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa.

  • Apakah kesepakatan perdamaian tersebut secara otomatis akan dikuatkan oleh majelis hakim?

    Ya, dengan syarat kesepakatan perdamaian tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) PERMA No. 1/2016 . Hal ini sesuai dengan asas yang berlaku, semua jenis kesepakatan perdamaian dapat dikuatkan menjadi akta perdamaian.

  • Bagaimana jika kesepakatan perdamaian tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2) PERMA No. 1/2016?

    Dalam kondisi tersebut, hakim pemeriksa perkara wajib memberikan petunjuk kepada para pihak tentang hal yang harus diperbaiki. Karena terbatasnya waktu penyelesaian pengajuan akta perdamaian ini, maka para pihak wajib segera memperbaiki dan menyampaikan kembali hasil kesepakatan perdamaian yang telah diperbaiki kepada majelis hakim pemeriksa perkara dengan tetap memperhatikan tenggang waktu penyelesaian pengajuan Akat Perdamaian yaitu, 14 (empat belas hari).

  • Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh akta perdamaian dari kesepakatan perdamaian yang dihasilkan di luar pengadilan?

    Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, akta perdamaian atas gugatan untuk menguatkan kesepakatan perdamaian harus diucapkan oleh hakim pemeriksa perkara dalam sidang terbuka untuk umum.

  • Kapan akta perdamaian tersebut dapat diterima oleh para pihak?

    Salinan akta perdamaian wajib disampaikan kepada para pihak pada hari yang sama dengan pengucapan akta perdamaian.

  • Bagaimana penyebutan (nomenklatur) hasil-hasil mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016?

    Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 terdapat 4 penyebutan (nomenklatur) untuk hasil-hasil mediasi, yakni:

    1. Mediasi berhasil seluruhnya;
    2. Mediasi berhasil sebagian;
    3. Mediasi tidak berhasil; dan
    4. Mediasi tidak dapat dilaksanakan
  • Bagaimana penjelasan masing-masing penyebutan (nomenklatur) tersebut diatas?
    1. Mediasi berhasil seluruhnya  : Para pihak telah hadir dalam pertemuan mediasi dan bernegosiasi dengan bantuan mediator serta mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa mereka.
    2. Mediasi berhasil sebagian : Para pihak telah hadir dalam pertemuan mediasi dan bernegosiasi dengan bantuan mediator, namun kesepakatan yang mereka capai tidak meliputi seluruh permasalahan yang mereka sengketakan atau dalam hal para pihaknya lebih dari satu orang, kesepakatan yang dicapai tidak meliputi semua pihak yang bersengketa.
    3. Mediasi tidak berhasil  : Para pihak telah hadir dalam pertemuan mediasi dan bernegosiasi dengan bantuan mediator, namun tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa mereka.
    4. Mediasi tidak dapat dilaksanakan : Salah satu pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut atau proses mediasi telah berjalan, tetapi ternyata diketahui sengketa yang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam gugatan, atau disebutkan dalam gugatan, tetapi tidak hadir dalam proses mediasi sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi atau karena materi perkaranya melibatkan kewenangan kementerian/lembaga/instansi di tingkat pusat/daerah dan atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara.
  • Apabila Para Pihak mencapai kesepakatan dalam proses mediasi, apa yang harus dilakukan oleh mediator?

    Mediator membantu para pihak merumuskan kesepakatan yang dicapai untuk dituangkan dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan mediator. Membantu dalam hal ini diutamakan jika para pihak tidak didampingi oleh advokat/ pengacara. Jika para pihak telah didampingi advokat, maka Mediator memeriksa hasil kesepakatan yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian

  • Adakah persyaratan yang harus dipenuhi dalam merumuskan kesepakatan perdamaian?

    Ada. Kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang:

    1. Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
    2. Merugikan pihak ketiga;
    3. Tidak dapat dilaksanakan;
  • Jika para pihak telah menuangkan kesepakatannya dalam kesepakatan perdamaian, apa yang dapat dilakukan selanjutnya?

    Para pihak dapat menyepakati apakah akan menindak lanjuti kesepakatan perdamaian tersebut dalam bentuk akta perdamaian atau mencabut perkaranya

  • Adakah perbedaan konsekuensi dari pilihan-pilihan tersebut diatas?

    Ada. Jika para pihak mencabut perkaranya, berarti kesepakatan tersebut akan dilaksanakan secara sukarela berdasarkan kesepakatan bersama. Jika para pihak memilih untuk menguatkannya dengan akta perdamaian, maka apabila ada yang tidak mau melaksanakannya secara sukarela dapat diajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Ini berarti jika kesepakatan perdamaian dikuatkan dengan akta perdamaian akan melekat padanya kekuatan eksekutorial.

  • Langkah apa yang harus dilakukan mediator dalam hal proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan?

    Mediator wajib melaporkannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara dengan melampirkan kesepakatan perdamaian tersebut.

  • Langkah apa yang harus dilakukan oleh Hakim Pemeriksa Perkara jika menerima laporan mediasi berhasil yang disertai dengan permohonan menguatkan kesepakatan perdamaian dengan akta perdamaian?

    Selambat-lambatnya selama dua hari kerja Hakim Pemeriksa Perkara menelaah kesepakatan perdamaian tersebut dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 27 ayat (2) PERMA No. 1/2016 tentang syarat-syarat kesepakatan perdamaian. Apabila persyaratan tersebut telah terpenuhi, maka hakim pemeriksa perkara memanggil para pihak untuk menghadiri persidangan guna pembacaan akta perdamaian. Namun, apabila kesepakatan perdamaian tersebut belum memenuhi persyaratan, maka Hakim Pemeriksa Perkara mengembalikan kesepakatan perdamaian tersebut kepada mediator dan para pihak disertai dengan petunjuk-petunjuk perbaikan. Apabila sudah diperbaiki dan telah memenuhi persyaratan barulah kesepakatan perdamaian tersebut dapat dikuatkan dengan akta perdamaian.

  • Adakah perbedaan antara kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dengan Pasal 30 PERMA No. 1/2016 ?

    Kesepakatan perdamaian sebagian dalam Pasal 29 PERMA No. 1/2016 berkaitan dengan kesepakatan perdamaian sebagian pihak-pihak yang berperkara, sedangkan dalam Pasal 30 berkaitan dengan kesepakatan perdamaian atas sebagian permasalahan yang disengketakan.

  • Adakah persyaratan yang harus dipenuhi apabila sebagian dari para pihak mencapai kesepakatan?

    Ada. Persyaratan-persyaratan tersebut adalah sebagai berikut.

    1. Memenuhi syarat-syarat kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) PERMA 1/2016;
    2. Tidak berkaitan dengan asset, harta/kekayaan dan kepentingan pihak lain yang tidak mencapai kesepakatan;
    3. Apabila dikehendaki untuk dikuatkan dengan akta perdamaian, maka Penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi memuat pihak yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan.
    4. Hanya bisa dimungkinkan dalam mediasi wajib (mandatory mediation) yakni mediasi yang dilakukan sebelum perkaranya diperiksa oleh hakim pemeriksa perkara.
  • Bagaimana menyelesaikan masalah hukum dengan pihak yang tidak mencapai kesepakatan?

    Digugat lagi dengan mengajukan perkara baru dengan nomor perkara yang berbeda.

  • Jika para pihak mencapai kesepakatan atas sebagian permasalahan yang disengketakan, apa yang harus dilakukan oleh mediator?
    1. Membantu para pihak merumuskan hal-hal yang telah disepakati dan menuangkannya dalam kesepakatan perdamaian;
    2. Melaporkannya kepada Hakim Pemeriksa Perkara dengan melampirkan kesepakatan perdamaian tersebut;
    3. Menyerahkan kepada hakim pemeriksa perkara untuk menyelesaikan hal-hal yang belum disepakati secara litigasi;
  • Langkah apa yang harus dilakukan oleh Hakim Pemeriksa Perkara terhadap kesepakatan sebagian Permasalahan (objek sengketa)?
    1. Menyelesaikan masalah-masalah yang belum mencapai kesepakatan dalam proses mediasi secara litigasi;
    2. Memasukkan kesepakatan perdamaian dalam pertimbangan dan amar putusan sebagai penguatan dari Hakim Pemeriksa Perkara.
  • Bolehkah Hakim Pemeriksa Perkara memeriksa ulang hal-hal yang sudah disepakati penyelesaiannya oleh Para Pihak

    Oleh karena sudah selesai dalam proses mediasi, maka hal-hal yang sudah disepakati tersebut tidak perlu diperiksa kembali, kecuali terdapat isi kesepakatan yang:

    1. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
    2. merugikan pihak ketiga;
    3. tidak dapat dilaksanakan;
  • Bagaimana contoh kesepakatan sebagian dalam perkara di lingkungan Pengadilan Agama?

    Salah satu contohnya adalah gugatan perceraian yang dikumulasi dengan gugatan nafkah iddah, madhiyah, mut’ah, hak asuh anak dan harta bersama. Perceraiannya tidak berhasil dimediasi, tetapi akibat perceraiannya seperti gugatan nafkah iddah, madhiyah, mut’ah, hak asuh anak dan harta bersama dapat dimediasi.

  • Adakah batasan keberlakuan kesepakatan terhadap akibat-akibat perceraian sebagaimana disebutkan diatas?

    Ada. Yakni hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan perceraian atau permohonan talak yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon. Apabila Hakim Pemeriksa Perkara ternyata menolak gugatan perceraian/permohonan talak atau para pihak mencabut gugatan perceraian/permohonan talak, maka dengan sendirinya kesepakatan tersebut tidak berlaku

  • Apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan perceraian/permohonan talak Penggugat/Pemohon, bila mana kemudian kesepakatan perdamaian itu dapat dilaksanakan?

    Kesepakatan perdamaian tersebut dapat dilaksanakan setelah berkekuatan hukum tetap untuk menghindari kemungkinan apabila diajukan upaya hukum Hakim Pemeriksa Perkara memutuskan berbeda dengan Hakim Pemeriksa Perkara di tingkat pertama.

  • Dalam kondisi-kondisi bagaimanakah sebuah proses mediasi dapat dinyatakan tidak berhasil oleh mediator?

    Mediator menyatakan mediasi tidak berhasil dalam hal:

    1. Para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangan waktu mediasi selama 30 (tiga puluh) hari perpanjangan;
    2. Para pihak dinyatakan tidak beriktikad baik karena tidak mengajukan resume perkara dan atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain atau tidak menandatangani kesepakatan perdamaian yang telah dicapai dalam proses mediasi;
  • Dalam kondisi bagaimanakah sebuah proses mediasi dapat dinyatakan tidak dapat dilaksanakan oleh mediator?

    Mediator menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam hal

    1. Perkara yang dimediasinya melibatkan asset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang:
      1. Tidak diikutsertakan dalam surat gugatan sehingga tidak dapat menjadi pihak dalam proses mediasi
      2. Diikutkan sebagai pihak dalam gugatan, tetapi tidak hadir di persidangan.
      3. Diikutkan sebagai pihak dalam gugatan, tetapi tidak menghadiri proses mediasi.
    2. Perkara yang dimediasinya melibatkan wewenang kementerian/lembaga/instansi di tingkat pusat/daerah dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara
    3. Para pihak dinyatakan tidak beriktikad baik karena tidak hadir dalam proses mediasi atau hadir dalam mediasi pertama tetapi tidak hadir dalam mediasi berikutnya atau berturut-turut tidak hadir sehingga mengganggu jalannya proses mediasi.
  • Apa yang harus dilakukan oleh Hakim Pemeriksa Perkara setelah menerima laporan mediasi tidak berhasil atau mediasi tidak dapat dilaksanakan?

    Segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.