Penyelesaian Konflik Melalui Arbitrasi dan Mediasi

Penyelesaian Konflik Melalui Arbitrasi dan Mediasi

0

Dawson (2002) mengatakan tiga hal yang mau berlangsung jikalau perundingan jadi panjang/lama serta selesai jadi kerumitan. Hal pertama apa yang kerapkali dimaksud dengan impasse pada keadaan ini anda betul-betul tak menyepakati tentang satu isi (pokok persoalan) serta itu meneror sambungan negosiasi. Hal ke-2, stalemate di mana ke-2 pihak yang berunding masih tetap selalu bicara tetapi tdk ada perkembangan sedikitpun untuk menuju kesepahaman/perjanjian serta hal yang paling akhir yaitu deadlock yakni keadaan di mana tak ada perkembangan yang buat ke-2 belah pihak benar-benar frustasi hingga mereka terasa tdk ada fungsinya meneruskan negosiasi.

Untuk keadaan impasse Dawson memberi saran untuk tidak pedulikan issu paling utama (mayor) serta membuat momentum pada issu minor terlebih dulu. Sedang untuk keadaan stalemate, diakali dengan membuat perubahan dinamika negosiasi, sedang keadaan deadlock Dawson memberi saran untuk mendatangkan mediator atau arbitrator jadi pihak ke-3. Ada ketidaksamaan paling utama pada mediasi serta arbitrasi, mediator tak berwenang buat penilaian atau putusan siapa yang benar atau salah, mediator didatangkan lantaran dipercaya mempunyai kebolehan untuk menimbulkan jalan keluar. Sedang arbitratsi yaitu kala di mana ke-2 belah pihak terlebih dulu menyepakati kalau mereka mau mematuhi apa yang adil menurut arbitrator. Setiap pihak memberikannya wewenang untuk buat penilaian serta memastikan jalan keluar.

Dalam arbitrasi mau terlihat siapa pemenang serta siapa yang kalah. Seirama dengan Dawson, Verdebrer (1989) mengatakan sistem arbitrasi mau bekerja jika semasing pihak menyepakati siapa yang ditunjuk jadi arbitrator serta mematuhi apa sebagai keputusannya, tentang issu yang dipersoalkan ke-2 pihak. Namun arbitrator tak memiliki wewenang untuk melakukan tindakan streaming sctv seperti hakim dipengadilan. Pada bagian pertama ada session pertukaran info serta session dengar pendapat, mengenai pada session dengar pendapat dikerjakan serupa dengan sistem dipengadilan tetapi tdk ada audiens.

Di dalam area hanya ada 3 orang yakni arbitrator, pihak penuntut serta yang pihak yang dituntut. Semasing pihak bisa mendatangkan pengacara, pada step kontrol semasing pihak buat pernyataan pembuka, lantas saksi-saksi di panggil serta disumpah, saksi-saksi di teliti serta di check. Semasing pihak memiliki hak mengajukkan keberatan pada peryataan banyak saksi. Arbitrator mau bertanya pertanyaan-pertanyaan penjelas pada saksi-saksi atau pihak-pihak. Arbitrator dengarkan dengan jeli bukti-bukti itu apakah relevan dengan arbitrasi serta kredibilita pembicara.

Dalam sebulan sesudah dengarkan pendapat final, arbitrator mau buat ketentuan tertulis untuk ke-2 pihak. Dalam satu buah dokumen ia mengatakan hingga sejauh mana banyak pihak mau beroleh tuntutan serta tuntutan balik atau ia bahkan juga bisa membatalkan tuntutan itu. Kebanyakan arbitrasi yaitu arbitrasi mengikat, ke-2 belah pihak sepakat terlebih dulu kalau mereka mau mematuhi apa sebagai ketentuan arbitrator. Ketentuan itu kebanyakan dibawa kepengadilan untuk mencatatkannya, seolah-olah perihal tersebut yaitu satu buah ketentuan pengadilan. Ada peluang satu diantara pihak tak sepakat dengan ketentuan itu, kebanyakan yg tidak bahagia mau membawa perkara ini lewat jalur pengadilan.

Sedang dalam mediasi ke-2 belah pihak ada dalam pertemuan dengan keinginan untuk berkompromi menuntaskan persoalan. Mereka benar-benar berkemauan menjangkau perjanjian yang bisa di terima ke-2 belah pihak. Sistem ini jadi tambah disukai banyak orang, lantaran sistem penyelesaian lewat litigasi (sistem pengadilan) perlu sistem yang cukup lama. Untuk pihak-pihakyang bertikai, memecahkan perseteruan lewat mediasi, pihak yang bertikai sudah kurangi beberapa masalah yang lebih perlu. Neil Bernam (dalam Dawson, 2002) menyebutkan kalau untuk buat psikoterapinya sukses, terapis mesti menyakinkan pasiennya kalau ia paham apa yang dia laksanakan, yang mau beresiko positip untuk si pasien. Karenanya pihak yang bertikai mesti yakin kalau mediator memiliki ketrampilan privat serta dia memakai satu buah system yang dapat dibuktikan berkerja untuk kebutuhan ke-2 pihak itu.

Dawson (2002) menyebutkan kalau mediator mesti tunjukkan :
1. Netral
2. Mengerti bahasan negosiasi, umpama perseteruan harta warisan, tanah ulayat, atau apa pun style perseteruan itu.
3. Mempunyai pengalaman positif dalam lakukan mediasi untuk problem yang sama.
4. Memakai sistem yang dapat dibuktikan sukses.

Sistem mediasi kebanyakan dikerjakan memalui tiga step, step interaksi awal, step ke-2 yaitu step pertemuan pribadi pertama dengan terpisah, serta dilakukan tindakan pada pertemuan pribadi ke-2 dengan terpisah setelah itu step ke-3 yaitu step penyelesaian, pada step ini ke-2 belah pihak mesti menulis serta di tandatangani satu buah perjanjian. (Perjanjian ini bukanlah di buat atau disediakan oleh mediator), tapi oleh ke-2 pihak yang betikai.

nengmirna asked
    ×

    Login

    Question stats

    • Active
    • Views73 times
    • Answers0 answers
    • Followers1 follower
    Loading...