Mediasi Sengketa Tanah Jadi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Bagian Pertanahan

Mediasi Sengketa Tanah Jadi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Bagian Pertanahan

0

Dibidang pertanahan, belumlah ada satu ketentuan perundang – undangan yang dengan eksplisit memberi basic hukum aplikasi Alternatif Dispute Resolution (ADR). Namun, hal semacam ini tidak bisa jadikan argumen tidak untuk memanfaatkan instansi ADR dibidang pertanahan berdasar pada 2 (dua) argumen, yakni : Pertama, didalam tiap-tiap sengketa perdata yang diserahkan di muka pengadilan, hakim senantiasa menyarankan utk penyelesaian dengan damai oleh beberapa pihak (Pasal 130 HIR). Ke-2, dengan eksplisit langkah penyelesaian problem sehubungan dengan bentuk serta besarnya ubah kerugian dalam kerjaan pengadaan tanah diusahakan lewat jalur musyawarah.

Ketentuan Presiden Nomor 55 th. 1993 terkait Pengadaan Tanah untuk Proses Pembangunan utk Kebutuhan Umum, (“Keppres No. 53 th. 1993”) serta Ketentuan Menteri Negara Agraria/Kepala Tubuh Pertanahan Nasional Nomor 1 th. 1994 sebagai ketentuan proses Keppres No. 55 th. 1993, mengatur terkait tata langkah lakukan musyawarah dengan cukup detail.

Dalam perubahannya, hal semacam ini dimuat dalam Ketentuan Presiden Nomor 36 th. 2005 terkait Pengadaan Tanah untuk Proses Pembangunan utk Kebutuhan Umum (“Perpres No. 36 th. 2005”) yang dirubah dengan Ketentuan Presiden Nomor 65 th. 2006 yang sudah diperlengkapi dengan Ketentuan Kepala BPN Nomor 3 th. 2007. Dengan berlakunya Perpres No. 36 th. 2005, jadi Keppres No. 55 th. 1993 dinyatakan tidak berlaku sekali lagi.

Dengan berjalannya saat, penyelesaian sengketa lewat ADR dengan implisit dimuat dalam Ketentuan Presiden Nomor 10 th. 2006 terkait Tubuh Pertanahan Nasional (“BPN”). Dalam susunan organisasi BPN dibuat 1 (satu) kedeputian, yaitu Deputi Bagian Pengkajian serta Perlakuan Sengketa serta Perseteruan Pertanahan (“Deputi”). BPN sudah juga menerbitkan Wejangan Tehnis streaming liga champion Perlakuan serta Penyelesaian Problem Pertanahan lewat Ketentuan Kepala BPN RI Nomor 34 th. 2007. Dalam menggerakkan tugasnya mengatasi sengketa pertanahan, BPN lakukan usaha lewat mediasi jadi langkah penyelesaian sengketa alternatif.

Pembentukan Deputi itu menunjukkan 2 (dua) hal, yakni pertama, kalau penyelesaian beraneka perseteruan serta sengketa pertanahan itu telah sebagai hal yang sangatlah menekan hingga diusahakan membuat kedeputian utk perlakuannya. Ke-2, ada kepercayaan kalau tidak seluruhnya sengketa mesti ditangani lewat pengadilan.

Linlin asked
    ×

    Login

    Question stats

    • Active
    • Views12 times
    • Answers0 answers
    • Followers1 follower
    Loading...