Mediasi sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa

Mediasi sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa

0
melay 1.27K Rep.

Sengketa adalah diantara hal yang dapat keluar setiap saat dalam kehidupan manusia. Sengketa bisa berjalan dari mulai lingkup keluarga sampai lingkup hukum. Mulai sejak dahulu kala, penyelesaian sengketa telah ada pada latar budaya warga Indonesia jadi alur penyelesaian sengketa berdasar pada musyawarah, umpamanya rembuk desa serta kerapatan kebiasaan. Dalam penyelesaian sengketa hukum, terdapat banyak pilihan dalam menuntaskan sengketa hukum. Penyelesaian sengketa hukum yang seringkali ditunaikan serta paling di kenal oleh warga yaitu penyelesaian sengketa lewat pengadilan. Namun sekian, penyelesaian sengketa lewat pengadilan kadang kadang tak memberi penyelesaian seperti dikehendaki oleh ke-2 belah pihak. Penyelesaian sengketa di pengadilan dikenal juga menelan saat yang cukup lama serta cost yang cukup mahal. Untuk mengakomodir hasrat-keinginan beberapa pihak ini, lalu keluar sebagian alternatif untuk menuntaskan sengketa pada beberapa pihak. Beberapa alternatif itu diantaranya : negosiasi, mediasi, pelajari awal, pendapat atau penilaian pakar, pencarian kenyataan, dispute review board, serta office of special proyek facilitator. Alternatif penyelesaian sengketa ini punya sebagian keuntungan diantaranya cepat serta murah, ada kontrol dari beberapa pihak pada sistem yang jalan serta akhirnya lantaran pihak yang memiliki kebutuhan aktif dalam mengemukakan idenya, bisa menuntaskan sengketa dengan cara selesai/holistik, serta menambah kwalitas ketetapan yang dibuat serta kapabilitas beberapa pihak untuk menerimanya.

Mediasi, seperti alternatif penyelesaian sengketa yang lain, berkembang karena lambannya penyelesaian sengketa di pengadilan. Mediasi keluar jadi jawaban atas ketidakpuasan yang berkembang pada system peradilan yang bermuara pada kesulitan saat, cost, serta kapabilitasnya dalam mengatasi masalah yang kompleks. “Mediation is not easy to define”. 1 Mediasi tidaklah suatu hal yang gampang untuk didefinisikan. Hal semacam ini berkaitan dengan dimensi mediasi yang begitu jamak serta tak terbatas. Mediasi tak berikan satu tipe yang bisa di uraikan dengan cara terinci serta dibedakan dari sistem pengambilan ketetapan yang lain. 2 Dalam aturan Indonesia, pengertian mediasi bisa diketemukan di pasal 1 butir tujuh Aturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yakni langkah penyelesaian sengketa lewat sistem perundingan untuk peroleh perjanjian beberapa pihak dengan dibantu oleh mediator. Terkecuali dalam aturan terdapat banyak sarjana yang berusaha untuk mendeskripsikan mediasi. Gary Goodpaster menyebutkan kalau “Mediasi” yaitu sistem negosiasi penyelesaian problem (sengketa) di mana satu pihak luar, tak memihak, netral, tak bekerja dengan beberapa pihak yang bersengketa, menolong mereka (yang bersengketa) capai satu perjanjian hasil negosiasi yang memuaskan. 3 Dari keterangan di atas bisa kita saksikan kalau ada unsur-unsur mendasar dari pengertian mediasi, diantaranya :

1. Ada sengketa yang perlu diselesaikan
2. Penyelesaian dikerjakan lewat perundingan
3. Perundingan diperuntukkan untuk capai kesepakatan
4. Ada peran mediator dalam menolong penyelesaian.
Beberapa argumen kenapa mediasi jadi altemetif penyelesaian sengketa mulai memperoleh perhatian yang lebih di Indonesia, diantaranya : 4
1. Aspek Ekonomis, di mana mediasi jadi altematif penyelesaian sengketa punya potensi jadi fasilitas untuk menuntaskan sengketa yang lebih ekonomis, baik dari pojok pandang cost ataupun saat.
2. Aspek ruangan lingkup yang dibicarakan, mediasi punya kapabilitas untuk mengulas agenda persoalan dengan cara lebih luas, komprehensif serta fleksibel.
3. Aspek pembinaan jalinan baik, di mana mediasi yang memercayakan beberapa cara penyelesaian yang kooperatif begitu pas untuk mereka yang mengutamakan utamanya jalinan baik antar manusia (relationship), yang sudah berjalan ataupun waktu lain.

Dalam mediasi, ada dua style mediasi yang dilihat berdasar pada tempat pengerjaannya yakni mediasi di pengadilan serta mediasi diluar pengadilan. Kedua style mediasi ini terdaftar dalam Aturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Dalam melakukan mediasi di pengadilan, ada dua step yang perlu ditempuh, yakni yang pertama yaitu mediasi awal litigasi, yaitu mediasi yang dikerjakan saat sebelum pokok sengketa di check serta yang ke-2 yaitu mediasi yang ditunaikan dalam pokok pengecekan, yang lalu terdiri sekali lagi jadi dua yakni sepanjang dalam pengecekan tingkat pertama serta sepanjang dalam tingkat banding serta kasasi. Sedangkan mediasi diluar pengadilan adalah mediasi yang dikerjakan diluar pengadilan, lalu perdamaian berjalan dimohonkan ke pengadilan untuk dikuatkan dalam akta perdamaian. 5
Mediator dalam mediasi bukanlah bertindak untuk menentukan, tetapi untuk menolong beberapa pihak mengerti pandangan pihak yang lain berkenaan dengan problem yang disengketakan. Mediator jadi pihak yang memastikan dampaktivitas sistem penyelesaian sengketa mesti berlaku netral, dengarkan beberapa pihak dengan cara aktif, berusaha untuk meminimalisir ketidaksamaan-perbedaan, dan lalu menekankan kesamaan. Seseorang mediator tak bisa memengaruhi diantara pihak untuk capai maksud yang dicita-citakan oleh pihak yang lain. Mediator begitu memerlukan kapabilitas personal yang memungkinkannya terjalin dengan cara mengasyikkan dengan semasing pihak. Namun sekian, kapabilitas pribadi yang paling utama yaitu karakter tak menghakimi, yakni dalam hubungannya melalui cara berfikir semasing pihak, dan kesiapannya untuk mengerti dengan empati pandangan beberapa pihak. Mediator butuh mengerti serta memberi reaksi positif atas persepsi semasing pihak dengan maksud membuat jalinan baik serta keyakinan. 6 Sebagai pihak netral yang melayani ke-2 belah pihak, mediator bertindak lakukan hubungan dengan beberapa pihak baik dengan cara bersama-sama maupun dengan cara individu, serta membawa mereka pada tiga step sebagaimana berikut : 7
a. Fokus pada usaha buka komunikasi diantara beberapa pihak ;
b. Manfaatkan komunikasi itu untuk menjembatani atau membuat sama-sama pengertan diantara beberapa pihak (berdasar pada persepsi mereka atas perselisihan itu serta kemampuan dan kekurangan semasing) ; dan
c. Fokus pada timbulnya penyelesaian.

Terkecuali diliat dari pendapat-pendapat beberapa pakar yang menulis tentang mediasi, tugas-tugas mediator juga ditata dalam aturan yang berlaku untuk proses mediasi di Indonesia. Tugas-tugas ini terdaftar dalam Pasal 15 Aturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Tugas-tugas itu diantaranya : 8
1. Mediator harus menyiapkan saran jadwal pertemuan mediasi pada beberapa pihak untuk dibicarakan serta disetujui.
2. Mediator harus mendorong beberapa pihak untuk dengan cara segera bertindak dalam sistem mediasi.
3. Jika dipandang butuh, mediator bisa lakukan kaukus.
4. Mediator harus mendorong beberapa pihak untuk menelusuri serta menggali kebutuhan mereka serta mencari beragam pilihan penyelesaian yang paling baik untuk beberapa pihak.
Berdasar pada uraian-uraian di atas, bisa kita saksikan kalau mediator bertugas untuk mengarahkan serta memfasilitasi lancarnya komunikasi serta menolong beberapa pihak untuk mengerti sengketa yang berjalan diantara keduanya, dan beberapa pihak bisa buat penilaian yang objektif sampai terbentuklah penyelesaian mau sengketa yang dihadapi.
Mediasi acap kali hasilkan perjanjian diantara ke-2 belah pihak makanya faedah mediasi sangat bisa dirasa.

Faedah mediasi tetaplah bisa dirasa kendati kadang kadang ada mediasi yang tidak berhasil. Hal semacam ini karena ada mediasi lalu mengklarifikasikan kesulitan serta lalu mempersempit persoalan yang disengketakan. Dalam menuntaskan sengketa, mediasi punya sebagian keuntungan, diantaranya :

a. Mediasi diinginkan bisa menuntaskan sengketa lebih cepat serta murah dibanding dengan arbitrase serta pengadilan ;
b. Mediasi bisa memberbaiki komunikasi pada beberapa pihak yang bersengketa dan menyingkirkan perseteruan yang nyaris tetap menyertai putusan yang berbentuk memaksa ;
c. Mediasi mau fokus beberapa pihak pada kebutuhan mereka dengan cara riil ;
d. Mediasi menambah kesadaran mau kemampuan serta kekurangan tempat semasing pihak ;
e. Melalui mediasi, bisa di ketahui beberapa hal atau isu-isu yang tersembunyi yang berkaitan dengan sengketa yang terlebih dulu tak diakui ;
f. Mediasi memberi beberapa pihak untuk lakukan kontrol pada sistem serta hasil dari mediasi itu.
Penyelesaian sengketa melalui cara mediasi lalu diinginkan agar bisa kurangi tidak seimbangan tempat beberapa pihak seperti yang dirasa jika sengketa dikerjakan lewat instansi pengadilan ataupun arbitrase.

Dalam mediasi yang berhasil, dibuat satu kesepakatan penyelesaian sengketa yang sesudah di tandatangani mau mengikat serta bisa dipaksakan seperti seperti satu kontrak atau kesepakatan. Di Indonesia, kesepakatan hasil mediasi mesti dituangkan berbentuk tertulis. Hal semacam ini bukan sekedar berlaku untuk mediasi didalam pengadilan, tapi juga untuk mediasi diluar pengadilan. Pasal 17 ayat (1) Aturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 lalu menyebutkan jika mediasi hasilkan perjanjian perdamaian, beberapa pihak dengan pertolongan mediator harus merumuskan dengan cara tertulis perjanjian yang diraih serta di tandatangani oleh beberapa pihak serta mediator. 9 Kemudian Pasal 6 ayat (6) Undang-undang Nomor 30 th. 1999 menyebutkan kalau :

“Usaha penyelesaian sengketa atau lain pendapat lewat mediator seperti disebut dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, kurun waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari mesti terwujud perjanjian berbentuk tertulis yang di tandatangani oleh seluruhnya pihak yang berkaitan. ”10
Jika mediasi dikerjakan diluar pengadilan, sesuai sama pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, kesepakatan tertulis yang sudah disetujui oleh beberapa pihak harus untuk didaftarkan di pengadilan negeri paling lama 30 hari mulai sejak kesepakatan itu di tandatangani. Dalam soal proses mediasi yang ditunaikan di pengadilan, hakim doa sholat bisa mengukuhkan kesepatakan itu jadi satu akta perdamaian. Akta perdamaian sendiri dalam pasal 1 butir 2 Aturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 didefinisikan jadi akta yang berisi isi perjanjian perdamaian serta putusan hakim yang memperkuat perjanjian perdamaian itu yg tidak tunduk pada usaha hukum umum ataupun gemilang. 11 Kesepakatan tertulis ini umumnya disusun oleh beberapa pihak dengan pertolongan mediator. Dalam menolong beberapa pihak membuat satu kesepakatan mediasi dengan cara tertulis, mediator fokus perhatian untuk terlebih dulu hasilkan rancangan kesepakatan, ia mesti percaya kalau beberapa pihak sudah mengerti seutuhnya rancangan kesepakatan. Pentingnya pengaturan rancangan kesepakatan diakomodir dalam pasal 17 ayat (3) Aturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang mengatakan kalau saat sebelum beberapa pihak di tandatangani perjanjian, mediator mengecek materi perjanjian perdamaian untuk hindari ada perjanjian yang bertentangan dengan hukum atau yg tidak bisa dikerjakan atau yang berisi iktikad tak baik. 12

melay asked
    ×

    Login

    Question stats

    • Active
    • Views324 times
    • Answers0 answers
    • Followers1 follower
    Loading...