Mediasi Konflik sebagai Alternative Despute Resolution (ADR)

Mediasi Konflik sebagai Alternative Despute Resolution (ADR)

0

Dalam UU No 30 Th. 1999, mengenai Arbitrase serta Alternatif penyelesaian sengketa, mediasi adalah lanjutan negosiasi serta dikerjakan seandainya sistem negosiasi sudah tidak berhasil. Seperti di ketahui, Pasal 6 ayat (2) UU No 30 Th. 1999 mengatakan : ”Penyelesaian sengketa atau lain pendapat lewat alternative penyelesaian sengketa dikerjakan dalam pertemuan segera (negosiasi) oleh beberapa pihak kurun waktu paling lama 14 (empat belas) hari serta akhirnya dituangkan dalam satu persetujuan tertulis”. Dalam ayat (3) nya dengan terang dijelaskan kalau : ”Dalam hal sengketa atau lain pendapat seperti disebut dalam ayat (2) tidak bisa dikerjakan, jadi atas persetujuan tertulis beberapa pihak sengketa atau lain pendapat dikerjakan lewat pertolongan seseorang atau lebih penasihat pakar ataupun lewat seseorang mediator”.

Menurut John W. Head, mediasi yaitu satu prosedur penengahan dimana seorang melakukan tindakan jadi ”kendaraan” untuk berkomunikasi antar beberapa pihak, hingga pandangan mereka yang berlainan atas sengketa itu bisa dipahami serta barangkali didamaikan, namun tanggung jawab yalla shoot paling utama tercapainya satu perdamaian tetaplah ada di tangan beberapa pihak sendiri. Dari pengertian itu, mediator dipandang jadi ”kendaraan” untuk beberapa pihak untuk berkomunikasi. Mediator bakalan tidak ikut serta dalam hasilkan putusan. Oleh karenanya bisa dikira kalau putusan yang dibuat lewat mediasi mau permanen serta mengasyikkan pihak-pihak yang sudah akhiri sengketa.

Dalam praktik, jadi sisi dari sistem mediasi, mediator bicara dengan tertutup semasing pihak. Disini mediator butuh membuat keyakinan beberapa pihak yang bersengketa lebih dulu. Banyak langkah yang bisa dilaksanakan mediator untuk menanamkan keyakinan, umpamanya dengan mengenalkan diri melaksanakan penjelajahan persamaan dengan beberapa pihak. Persamaan itu barangkali dari sisi jalinan kekeluargaan, pendidikan, agama, profesi, kegemaran, serta apa sajakah yang dirasa bisa memperdekat jarak dengan beberapa pihak yang berkaitan.

Cara praktik itu nampaknya lalu dituangkan dalam Perma No 01/2008. Pasal 9 ayat (3) : ”Apabila dipandang butuh, mediator bisa melaksanakan kaukus”. Pengertian kaukus dijelaskan dalam Pasal 1 butir (4), yakni : ”… pertemuan pada mediator dengan di antara pihak tanpa ada di hadiri oleh pihak yang lain. ”Pembicaraan atau diskusi-diskusi itu dilaksanakan tanpa ada prasangka. Semua mesti terbuka serta tanpa ada tipu muslihat.

Berdasar pada uraian diatas, mediasi adalah satu sistem informal yang diperuntukkan untuk terlalu mungkin beberapa pihak yang bersengketa mendiskusikan ketidaksamaan-perbedaan mereka dengan ”pribadi” dengan pertolongan pihak ke-3 yang netral. Pihak yang netral itu pekerjaan pertamanya yaitu membantu beberapa pihak mengerti pandangan pihak yang lain terkait dengan beberapa masalah yang disengketakan, serta sesudah itu menolong mereka melaksanakan penilaian yang objektif dari keseluruhnya kondisi.

nengmirna asked
    ×

    Login

    Question stats

    • Active
    • Views32 times
    • Answers0 answers
    • Followers1 follower
    Loading...