Dua Faktor Dinilai Picu Pertikaian Hubungan Industrial

Dua Faktor Dinilai Picu Pertikaian Hubungan Industrial

0
melay 850 Rep.

Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, Jawa Barat, menilainya tingkah laku indisipliner pekerja serta gaji minimal kota menguasai aspek penyebab perselisihan jalinan industrial di lokasi setempat selama 2017.

“Kami mencatat perselisihan jalinan industrial pada th. 2017 alami penambahan th. ini. Pada th. 2016 sejumlah 107 masalah, sedang 2017 naik jadi 161 masalah, ” kata Kepala Seksi Perselisihan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Eman Sulaeman di Bekasi, Kamis.

Menurutnya, masalah itu sekarang ini tengah dalam penyelesaian Pengadilan Jalinan Industrial (PHI) Kota Bandung.

Disebutkan Eman, kenaikan UMK di lokasi setempat yang berlangsung tiap-tiap th. tidak semuanya di terima oleh deretan manajemen perusahaan hingga memetik memprotes kelompok pekerja.

UMK Kota Bekasi pada th. 2018 sudah menembus angka Rp3, 9 juta atau teratas ke-2 di Jawa Barat sesudah Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Menurutnya, penetapan UMK tiap-tiap tahunnya sudah lewat perjanjian dewan pengupahan yang terdiri atas serikat pekerja, asosiasi entrepreneur, serta pemerintah daerah lewat rapat pleno.

“Namun, kerapkali kajian itu peroleh mengenaian dari kelompok pekerja yang memohon kenaikan gaji setinggi-tingginya, sesaat entrepreneur menginginkan gaji sewajarnya supaya produksi mereka dapat jalan stabil, ” tuturnya.

Eman menyebutkan kalau tingkah laku indisipliner karyawan yang mangkir kerja diluar ketetapan disiplin perusahaan juga memberi warna laporan entrepreneur pada pihaknya.

“Laporan ini mesti dikerjakan seperti Undang-Undang Nomor 2 Th. 2004 mengenai Penyelesaian Perselisihan Jalinan Industrial, ” tuturnya.

Masalah itu, kata dia, seringkali melibatkan karyawan yang tergabung dalam serikat pekerja.

“Akibat banyak tuntutan, pekerja ataupun harga hp himax perusahaan memohon pertolongan ke pemerintah agar masalah dikerjakan. Tidak cuma karyawan yang melapor, tetapi perusahaan yang terasa dirugikan dapat juga melapor, ” tuturnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Mochamad Kosim memberikan kalau masalah yang dikerjakan oleh Pemerintah sifatnya mediasi hingga akhirnya berbentuk referensi.

“Rekomendasi ini adalah ketentuan dengan yang perlu dikerjakan oleh ke-2 belah pihak, ” katanya.

Untuk pihak yg tidak senang dalam meniti jalur mediasi, dapat meneruskan masalah ini ke persidangan jalinan industrial.

Bahkan juga, apabila dalam putusan persidangan itu masih tetap ada yang terasa keberatan, dapat memajukan usaha hukum kembali berbentuk kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

melay asked
    ×

    Login

    Question stats

    • Active
    • Views11 times
    • Answers0 answers
    • Followers1 follower
    Loading...