PTA. Pontianak Terbitkan Pedoman Mediasi

Pedoman Mediasi Kalbar

Pedoman Mediasi Kalbar

Pedoman mediasi dibuat untuk memastikan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama berlangsung seragam dan mudah dimonitor.

Pasca diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, Pengadilan Tinggi Pontianak merespons dengan cepat. Alhasil, terbitlah pedoman pelaksanaan mediasi pada pengadilan agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Barat.

Dari pedoman tersebut, setidaknya diperoleh gambaran bahwa penerbitan pedoman tersebut dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menerapkan dua produk Mahkamah Agung tentang mediasi secara baik dan benar. “(Keduanya) merupakan ketentuan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh hakim pemeriksa, para pihak yang berperkara dan mediator.” Demikian penjelasan di bagian pendahuluan pedoman tersebut.

Di bagian lain dijelaskan bahwa pedoman tersebut kedepannya akan dipergunakan untuk setidak-tidaknya dua keperluan. Pertama, mengurangi perbedaan dalam penerapan dua produk hukum Mahkamah Agung  terkait mediasi. Dan kedua, mempermudah Hakim Tinggi Pengawas Daerah (Hatiwasda) memonitor pelaksanaan mediasi di setiap pengadilan agama.

Berisi Panduan dan Formulir

Buku pedoman setebal  58 halaman tersebut berisi setidak-tidaknya dua hal. Pertama, panduan pelaksanaan proses mediasi. Dan kedua, formulir-formulir pendukung untuk pelaksanan mediasi di pengadilan.

Panduan pelaksanaan mediasi dimaksud dimulai dari langkah-langkah yang harus diambil oleh Hakim Pemeriksa Perkara dalam memulai perintah mediasi hingga proses memasukkan hasil mediasi dalam putusan maupun akta perdamaian. Setelah dicermati lebih jauh, panduan ini diambil dari Perma tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Surat Ketua Mahkamah Agung tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan. Kedua produk hukum tersebut dikemas ulang menjadi langkah-langkah dalam proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan.

Berbeda dengan panduan pelaksanaan proses mediasi, formulir-formulir yang dimuat dalam pedoman tersebut sebagiannya juga merupakan inisiatif Pengadilan Tinggi Agama agar pelasanaan mediasi dapat lebih mudah diadministrasikan secara manual maupun dalam aplikasi SIPP.

Share this entry

0 Comments

Leave a Comment

Loading...